mgid.com, 610011, DIRECT, d4c29acad76ce94f
30 Januari 2023

Komisi I DPRD Meranti Minta BPN Beri Contoh ke Masyarakat

“Terkait Mekanisme Klarifikasi Pengajuan Ke Dirjen Planologi KLHK”

Selatpanjang, (detikriau.id) — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti meminta agar pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sosialisasi mekanisme dengan memberi contoh ataupun alur proses pengurusan klarifikasi pengajuan ke Dirjen Planologi KLHK,

Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti Pauzi mengungkapkan, upaya tersebut bertujuan guna memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya terkait persoalan pertanahan yakni penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) ini,

Sehingga, lanjutnya masyarakat yang membutuhkan bisa mengajukan klarifikasi hak milik tanahnya

“Perlu sosialisasi mekanisme dalam melakukan klarifikasi kepemilikan tanah masyarakat yang termasuk dalam wilayah PIPPIB ke Dirjen Planologi,” ujar Pauzi.

Diketahui sebelumnya, Komisi I Kabupaten Kota Sagu ini bersama BPN telah melakukan pertemuan pembahasan terkait persoalan pertanahan yakni penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB), yang diikuti oleh Asisten III, Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kepulauan Meranti, serta para camat.

Dalam pertemuan di Gedung DPRD Kabupaten Kota Satu  Rabu (9/2/2022) lalu itu, Komisi I DPRD meminta BPN Kepulauan Meranti memaparkan persoalan pertanahan di kabupaten bungsu di Riau saat ini.

Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pertanahan BPN Kepulauan Meranti Mashuri Husin menyampaikan bahwa, persoalan penetapan PIPPIB di Kepulauan Meranti berdampak pada kegiatan di BPN yang sekarang ini menjadi merosot.

“APL yang bisa dikelola sebesar 27 persen dari luas Kabupaten Kepulauan Meranti dan ini tidak bisa pula dikerjakan dengan sertifikasi dan peralihan hak mengingat hanya 4 persen saja wilayah yang bisa dikelola dan tidak masuk dalam PIPPIB,” ungkap Mashuri.

Kemudian, lanjutnya, bagi tanah masyarakat yang sudah bersertifikat dan masuk ke dalam wilayah PIPPIB, maka diperlukan melakukan klarifikasi ke Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

“Kita sudah mengupayakan sekitar 12 ribu sertifikat tanah milik masyarakat Meranti yang terdata di BPN diajukan ke Dirjen Planologi KLHK untuk dikeluarkan dari PIPPIB, namun hingga saat ini belum ada tanggapan,” tutup Mashuri.*/ek

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: