mgid.com, 610011, DIRECT, d4c29acad76ce94f
26 Januari 2022

Tak Ingin Libatkan Pak RT, RJ08 Laporkan Resmi Dugaan “Pembangkangan”

foto: Internet

“Tuntut Komitmen Kepala KSOP. Yudhia: Jadi mengenai peringatan pertama hingga peringatan ketiga itu sudah diluar acuan yang ada. Kita tidak bisa keluar dari kesepakatan”

Tembilahan – Pengelola Speedboat Rahmat Jaya 08 melalui kuasa hukumnya Yudhia Perdana Sikumbang laporkan resmi dugaan “pembangkangan” Keputusan Kepala Kantor ke-Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan Nomor : UM.006/4/17/KSOP.TBH-2021 tentang ketentuan pengoperasian kapal penumpang di pelabuhan Tembilahan oleh pengelola SB Reni Fadhila.

Surat pengaduan bernomor 011/YPS-LO/Peng/I/2022 disampaikan secara langsung ke Kantor ke-Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tembilahan.

“Hari ini kita telah membuat laporan secara tertulis yang ditujukan kepada KSOP Kelas IV Tembilahan dan telah kita tembuskan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Ombudsman RI Perwakilan Riau,” Sampaikan Yudhi kepada wartawan di Tembilahan, rabu (12/1/2022).

Baca juga: SB Reni Fadila Disebut Kembali Langgar Kesepakatan, KSOP Tembilahan diminta tegas

Disebutkan Yudhi, didalam ketentuan pada Surat Keputusan (SK) Kepala KSOP TTembilahan pada pasal 2 ayat 2, kapal grub II atau kapal SB Reni Fadhila (speed boat yang baru beroperasi) waktu sandar kapal mulai pukul 10.30 Wib sampai dengan dengan paling lama pukul 11.00 Wib sudah harus lepas tali atau berangkat ketempat tujuan.

Foto: Istimewa

“Faktanya dilapangan, sering ditemukan kapal SB RF menyandar dibawah ketentuan yang sudah ditetapkan,” ungkap Bung Yudhi.

“Nah pelanggaran ini yang kita minta tolong untuk ditindak-lanjuti,” tegas Ydhi sembari megatakan bahwa saat ini sama-sama diketahui SB Reni Fadhila hanya uji coba beroperasi selama 3 bulan.

“Jadi ketika melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan bagaimana?, tentu balik lagi ke pasal sanksi yang telah dibuat oleh KSOP sendiri yaitu pembekuan izin,”  paparnya.

“Itu yang bicara bukan saya aturan yang mereka buat sendiri (KSOP) yang tertuang pada pasal 8 tentang sanksi ayat 1, yaitu dibekukan izin operasinya bagi pemilik kapal yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan ini,” tambahnya lagi.

Selain itu, Yudhi juga menegaskan bahwa dalam konteks sanksi atas pelanggaran yang dibuat oleh pemilik kapal, KSOP tidak boleh lari dari acuan yang ada (Keputusan Kepala Kantor ke-Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan Nomor : UM.006/4/17/KSOP.TBH-2021).

“Jadi mengenai peringatan pertama hingga peringatan ketiga itu sudah diluar acuan yang ada. Kita tidak bisa keluar dari kesepakatan ini,” terangnya.

Baca juga: Capt Suratno: Jika ada pelanggaran, laporkan resmi. Kita tak bisa seperti pak RT

“Kemaren dalam pemberitan kita diminta untuk membuat laporan, sekarang kami telah melakukannya. Kita tak ingin bawa-bawa pak RT. Kami menunggu tindak lanjutnya bagaimana,” Tutup lawyer muda yang menyandang title kesarjanaan ,SH,.MH,.CPL ini mengakhiri.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala KSOP Kelas IV Tembilahan Capt Suratno menyayangkan pihak-pihak menyebut adanya dugaan pelanggaran kesepakatan namun tidak membuat laporan resmi.

Dikatakan Suratno, KSOP merupakan kantor pemerintah, mereka tidak bisa seperti pak RT. Kalau pak RT menurutnya siapa saja yang dating bisa langsung ditanggapi.

Dipastikan suratno, jika memang ada laporan resmi, ia akan proses. Namun saknsinya menurutnya tentu tidak bisa serta merta dilakukan pembekuan. Ada tahap, ada prosesnya.

“Jika ada laporan, tentu kita proses. Misalnya mereka memang tertangkap menjual tiket, kita pasti akan berikan teguran dulu, teguran pertama, kedua, ketiga, jika dilanggar juga, dalam  komitmenya kami akan melakukan pembekuan sementara, terparahnya nanti dihentikan”./fsl

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: