mgid.com, 610011, DIRECT, d4c29acad76ce94f
28 Oktober 2021

DPRD Inhil Laksankan Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan ke-II

Tembilahan, detikriau.id – DPRD Inhil melaksanakan Rapat Paripurna ke 9 masa persidangan ke II tahun sidang 2021 tentang penyampaian pidato Bupati Inhil pengantar penyerahan rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kab Inhil TA 2022 diruang rapat peripurna gedung DPRD Inhil Jalan HR Subrantas Tembilahan, kamis (19/8/2021)

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Inhil Edi Gunawan SE,M.Si didapingi Wakil Ketua II, Dr H Maryanto,SE.,MH, Sekwan DPRD Inhil, Indra Yevi serta anggota DPRD Inhil. Paripurna juga dihadiri langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan, Forkopimda Inhil  serta sejumlah pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Sebelum membuka sidang, Unsur pimpinan dan anggota DPRD mendahului dengan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti segenap peserta sidang.

Pimpinan Sidang, Edi Gunawan menyebutkan,  sebagaimana kita maklumi, berdasarkan surat Bupati Inhil no 1062.71/BKAD/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 perihal Rencana penyampaian  Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan PPAS TA 2022 untuk dilakukan pembahasan dan mendapatkan kesepakatan bersama.

Berdsarkan pasal 16 ayat (1) dan (2) peraturan DPRD Inhil Nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Inhil menyebutkan bahwa pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung dan kemudian pembahasan dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

“oleh karena itu Rapat Banmus DPRD Inhil pada tanggal 16 agustus 2021 menetapkan bahwa pembahasan Rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD Kab Inhil tahun 2022 dibahas oleh Banggar DPRD Kab Inhil”Sebut pimpinan sidang.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Inhil Ikuti Upacara HUT RI ke-76

Sementara itu, Bupati Inhil HM Wardan dalam pidatonya menyampaikan bahwa salah satu tahapan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) adalah penyusunan kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas).

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 310 ayat 1 mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun kua dan ppas berdasarkan rkpd sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada dprd untuk dibahas bersama. hal ini berarti bahwa proses penyusunan kua dan ppas tersebut harus mempedomani program dan kegiatan yang telah tercantum dalam rkpd.

oleh karena itu dengan telah ditetapkannya rencana kerja perangkat daerah kabupaten indragiri hilir tahun anggaran 2022, kami menyampaikan rancangan kua dan rancangan ppas kabupaten indragiri hilir  tahun anggaran 2022 untuk dibahas dan disepakati antara pemerintah daerah dengan dprd kabupaten indragiri hilir, dan selanjutnya  dijadikan landasan kebijakan dalam penyusunan rancangan apbd kabupaten indragiri hilir  tahun anggaran 2022.

Pemerintah kabupaten indragiri hilir dikatakan Bupati senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah (pad) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah (pad) dilakukan dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari dana perimbangan yang berasal dari pusat. upaya peningkatan pad tersebut merupakan tantangan kita bersama terlebih dimasa pandemi covid-19 ini. komponen pendapatan daerah sebagian besar masih bersumber dari pendapatan dana transfer  dengan proyeksi mencapai sebesar 83,87 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4,55 persen. sementara untuk pendapatan asli daerah (pad) sebesar 11.58 persen dari target pendapatan daerah kabupaten indragiri hilir  tahun anggaran 2022.

Untuk proyeksi belanja pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar rp 1,900 triliyun dimana belanja operasi sebesar   rp 1,432 triliyun, belanja modal sebesar rp. 140,140 milyar, belanja tidak terduga sebesar rp. 43 milyar dan belanja transfer sebesar rp. 284,931 milyar.

“penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2022 diproyeksi sebesar rp. 320,991 milyar. sedangkan komponen pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2022 untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah tidak dianggarkan. dengan demikian jumlah pembiayaan netto sebesar rp. 320,991 milyar yang digunakan untuk menutupi defisit belanja tahun anggaran 2022”imbuh Bupati.

Diakhir pemaparannya BUpati menyampaikan bahwa pada kesempatan yang baik ini, ia berharap rancangan kua dan rancangan ppas kabupaten indragiri hilir tahun anggaran 2022 ini dapat dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dapat disepakati bersama.

“sehingga kedua dokumen tersebut dapat ditetapkan sesuai rencana  dan selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) tahun angaran 2022,” Akhiri Bupati.

Sebelum menuutp rapat paripurna, pimpinan menyampaikan ucapan terimakasih atas segala kesabaran dan ketekunan peserta dalam mengikuti jalannya rapat paipurna.

Pimpinan juga berharap kepada Bupati agar memerintahkan kepada TAPD dan seluruh OPD untuk berperan aktif dalam pembahasan.

Reporter: Ikhwan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: