mgid.com, 610011, DIRECT, d4c29acad76ce94f
1 Agustus 2021

Insentif Nakes Diperpanjang Hingga Akhir 2021

Jakarta – Pemerintah akan memperpanjang pemberian insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) hingga akhir 2021. Alokasi anggaran insentif tersebut dimasukan di dalam anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

“Bahkan tadinya kita putuskan nakes akan selesai sampai Juni ini, kita perpanjang sampai akhir tahun. Maka ini termasuk anggaran PEN,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Insentif tenaga kesehatan tersebut masuk dalam pos anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 193,93 triliun. Di mana alokasi anggaran ini meningkat dari sebelumnya penambahan anggaran kesehatan menjadi Rp 185,98 triliun dari Rp 172,84 triliun.

Baca juga: Covid Indonesia rekor baru, 40.427

Adapun anggaran kesehatan ini akan digunakan biaya perawatan untuk 236.340 pasien. Selanjutnya insentif nakes, santunan kematian, dan pembelian berbagai obat dan APD. Anggaran Rp 193 triliun juga dipakai untuk pengadaan 53,9 juta dosis vaksin.

Bendahara Negara itu juga mencatat, hingga 9 Juli 2021 realisasi untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan mencapai Rp 2,9 triliun untuk 375 ribu nakes. Sementara untuk santunan kematian sebesar Rp 49,8 miliar untuk 166 nakes yang gugur.

“Tentu kita sangat sedih melihat jumlahnya, dan tentu ini menggambarkan risiko yang luar biasa,” jelas dia.

Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Baru Cair Rp 900 Miliar dari Alokasi Rp 8,1 T

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah baru mencapai Rp 900 miliar di semester I 2021.

Jumlah ini masih 11,1 persen dari alokasi insentif nakes daerah sebesar Rp 8,1 triliun.

“Ini kami terus bersama Kemenkes mencoba membantu mengakselerasi (penyaluran insentif nakes daerah),” ujar Menkeu dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Adapun, anggaran insentif nakes ini berasal dari APBD yang disisihkan untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen, dengan total Rp 35,1 triliun.

Selain insentif nakes, anggaran ini juga digunakan untuk penanganan Covid-19 secara umum dengan alokasi Rp 10,7 triliun. Kendati, realisasinya baru mencapai Rp 1,7 triliun atau 15,5 persen.

Lalu, untuk dukungan operasional vaksinasi, terdapat alokasi anggaran Rp 6,5 triliun, dengan realisasi baru Rp 400 miliar saja, atau 5,8 persennya. Kemudian, alokasi belanja kesehatan lain sebesar Rp 8,7 triliun juga baru diserap Rp 1,2 triliun atau sekitar 13,4 persen.

“PPKM kelurahan, pos komandonya, ada anggaran Rp 1,1 triliun juga baru Rp 1 miliar (realisasinya). Padahal ini juga jadi kunci keberhasilan PPKM darurat di tingkat kelurahan,” ujar Menkeu./merdeka.com/Liputan6

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: