mgid.com, 610011, DIRECT, d4c29acad76ce94f
18 Oktober 2021

Pegawai KPK Nonaktif Ungkap Celah Korupsi Bansos

“dana Covid-19 memang rawan diselewengkan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan. Sebab, pengadaan tersebut dilakukan dalam kondisi darurat sehingga sangat rentan penyedia barang ditentukan hanya dengan ditunjuk”

Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), Andre Dedy Nainggolan menyebut bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk uang tunai tidak menjamin aman dari tindak korupsi. Meski Nainggo menyebut celah korupsi lebih sedikit, terdapat persoalan data keluarga penerima bantuan.

Persoalan data ini pernah diungkap ke publik pada bulan Mei lalu oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Risma menyebut terdapat 21 juta data ganda penerima bansos yang kemudian ia ‘tidurkan’.

“Permasalahannya adalah kepada data yang dimiliki, data keluarga penerima, apakah itu benar-benar termutakhir?” kata Nainggo dalam diskusi virtual PPKM Darurat Jangan Ada Babak baru Korupsi Bansos yang disiarkan secara live di kanal Youtube Sahabat Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (6/7).

Baca juga: Rekor Ganda Lagi. Kasus Baru 31.189, Kematian 728 orang

Selain persoalan data tersebut, kata dia, kemudian bagaimana mekanisme keluarga atau kelompok penerima dalam mengakses bantuan itu. Bansos dalam bentuk uang tunai bisa saja disalurkan melalui rekening penerima. Cara lainnya adalah dibagikan melalui tangan Ketua RT, RW, dan kepala desa jika beberapa keluarga penerima tidak memiliki rekening sendiri.

ilustrasi penerima bansos

Nainggo mengaku tidak mengetahui cara yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, ia menilai terdapat potensi petugas yang mendistribusikan Bansos itu tidak memberikan bantuan dalam jumlah utuh.

“Itu (distribusi tidak langsung ke rekening penerima) juga menjadi potensi ketika pihak-pihak yang bertugas mendistribusikan tidak mendistribusikan 100 persen, dia ngutip juga,” ujar mantan Kasatgas Penyidik kasus korupsi Bansos itu.

Pada akhirnya, kata Nainggo, distribusi ini bergantung pada integritas pejabat yang menjalankan program-program bansos. Selain itu, adalah adanya pengawasan dari beberapa lembaga pengawas, termasuk masyarakat.

Sementara, di akar rumput, menurut Nainggo, banyak masyarakat kurang mampu yang lugu. Mereka tidak mempersoalkan apakah bantuan yang mereka terima 100 persen atau tidak. Tidak jarang mereka juga tidak sadar bahwa bantuan yang mereka terima dipotong.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: