Kejar Dana APBN Gesa Pembangunan Daerah, Bupati H.M Adil Kunjungi Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi

Seperti disampaikan Kepala Bappeda Meranti Mardiansyah dibidang penyediaan Infrastruktur Dasar Air Bersih, Infrastruktur Penghubung Jalan dan Jembatan, Peningkatan Kualitas SDM, hingga masalah Abrasi dan Karhutla yang tiap tahun terjadi di Meranti.

Dikatakan Mardiansyah, Kabupaten Kepulauan Meranti hingga saat ini belum memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mampu mengolah air gambut dan juga air asin menjadi bening sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

Kemudian Isu strategis selanjutnya dibidang Infrastruktur penghubung jalan dan jembatan. Untuk jalan masih perlu dibangun sepanjang 125 KM, begitu juga jembatan 2.5 KM,

Sebagian besar jalan di Meranti masih dalam bentuk Base atau tanah. Dan sebagian besar dalam keadaan rusak berat.

Kualitas SDM Meranti sangat rendah jika diukur dari lama belajar pendidikan Formal masyarakat Meranti usia 25 tahun rata-rata hanya berkisar 7 tahun atau hingga kelas satu SMP.

Begitu juga dengan kualitas kesehatan yang diukur dari lama hidup masyatakat Meranti berdasarkan data statistik dalam 5 tahun terakhir rata-rata hanya berkisar 67 Tahun, jauh dibawah angka rata-rata Provinsi Riau yang mencapai usia 71 Tahun.

Selain itu juga keterbatasan akses Internet untuk menunjang pelayanan Digitalisasi, masalah Abrasi serta Karhutla yang menghantui Meranti tiap musim kemarau. Untuk maslaah abrasi Kabupaten termuda di Riau ini menghadapi masalah yang cukup serius yang sangat mengancam batas wilayah NKRI, dimana setiap tahunya wilayah Meranti yang notebene merupakan batas terluar Indonesia terus berkurang 4-10 Meter akibat dihantam ombak lautan.

Untuk itu dihadapan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, Bupati H.M Adil, berharap kementrian Desa dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memasukan Meranti sebagai objek kegiatan strategis Kementrian Desa seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Apalagi Kepulauan Meranti telah ditetapkan sebagai kawasan perbatasan, kawasan terluar dan pengembangan khusus yang menjadi beranda terdepan Indonesia, menurut Bupati H.M Adil sudah selayaknya menjadi objek pembangunan dari Pemerintah Pusat.

“Semoga dengan kedatangan kami mendapatkan solusi dari pihak Kementrian Desa dan untuk dapat menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di Meranti,” harap Bupati.

Menyikapi masalah itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar berjanji, pihaknya akan berusaha mendukung Pembangunan di Kepulauan Meranti, sesuai dengan program yang akan dilaksanakan oleh Kementriannya. (Humas Meranti/eko).