Naikan BBM di Awal Pemerintahan, PDIP Siap Hadapi Konsekuensi
JAKARTA–Politikus PDIP, Deddy Gumelar atau yang lebih akrab disapa Miing mengaku PDIP siap menghadapi konsekuensi tidak populer jika Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menaikan BBM di awal pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan, kenaikan BBM yang dilakukan agar program-program kerja selama satu tahun dapat berjalan dan diselesaikan.
Ia menilai, jika SBY tidak menaikan harga BBM tahun ini, maka APBN pemerintah Jokowi tidak memiliki ruang fiskal yang cukup karena akan penuh dengan biaya subsidi BBM yang besar. Jika tidak memilki ruang fiskal yang cukup maka akan mengaggu program kerja yang telah direncanakan.
“Sebenernya kalau bisa meminta agar pak SBY menaikan BBM, seribu saja dinaikan bisa hemat 48 triliun rupiah. Kalau dinaiakan dua ribu rupiah bisa hemat dua kali lipat dan ini berarti ada ruang fiskal untuk program yang lain,” ujar Miing Kepada Republika.
Ia menambahkan, jika alasan kenaikan BBM dapat disampaikan dan disosialisakan dengan baik kepada masyarakat maka masyarakat akan lebih paham dan menerima alasan kenaikan tersebut. Ia juga mengatakan Jokowi tidak dapat menghindar jika SBY tidak menaikan BBM maka Jokowi mau tidak mau harus menaikan BBM.
“SBY tidak akan kasih pasti, Pak jokowi hrus punya teknik sosialissi ke rakyat agar rakyat paham alasan kenaikan, hal ini agar terhibdar dari pernyataan orang-orang yang bilang wah Jokowi tidak lebih baik dari SBY,” ujarnya. (republika)
